Kemenperin Ungkap Penyebab Utama PHK di Dua Pabrik Garmen Jawa Tengah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, menjelaskan karakteristik operasional dari kedua pabrik tersebut. Victory Apparel dan PT Samwon merupakan entitas industri manufaktur yang beroperasi di dalam kawasan berikat. Kedua perusahaan ini memiliki orientasi produksi yang sepenuhnya ditargetkan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Mengingat fokus penjualan mereka berada di pasar internasional, dinamika yang terjadi di pabrik-pabrik tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan tingkat penetrasi produk impor di pasar dalam negeri.

Temuan mengenai penyebab pasti PHK ini didapatkan setelah tim dari Kemenperin melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi riil perusahaan. Dari hasil kunjungan tersebut, terkonfirmasi bahwa pesanan berkonsep business-to-business (B2B) yang diterima oleh kedua perusahaan cenderung mengalami penurunan. Rizky Aditya Wijaya menegaskan bahwa kondisi penurunan pesanan ini sepenuhnya merupakan persoalan internal perusahaan dengan para mitra bisnisnya di luar negeri. Oleh karena itu, narasi yang menyebutkan bahwa pabrik garmen tersebut bermasalah akibat pasar lokal yang kebanjiran produk impor dinyatakan tidak tepat. Masalah ini murni bersifat internal dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti lonjakan barang impor.

Baca Juga

Penyaluran DBH Rp 70 Triliun sebagai Solusi Masalah Gaji PPPK di Daerah

Menghadapi situasi ketenagakerjaan ini, Kemenperin telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang terukur. Pemerintah berupaya agar para pekerja yang terdampak PHK dari Victory Apparel dan PT Samwon dapat segera diserap oleh berbagai proyek investasi baru yang tengah berkembang di wilayah Jawa Tengah. Kemenperin mencatat bahwa sepanjang tahun 2026, Jawa Tengah masih terus menerima aliran investasi baru, khususnya di sektor industri garmen maupun industri alas kaki. Kehadiran perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di area sekitar diharapkan dapat membuka lapangan kerja pengganti, sehingga tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat langsung terserap dan kembali beraktivitas.

Selain melakukan mitigasi tenaga kerja, Kemenperin juga terus memperkuat sistem pemantauan terhadap kondisi industri secara umum untuk mengantisipasi potensi penutupan fasilitas produksi di masa mendatang. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, memaparkan bahwa salah satu instrumen utama yang diandalkan oleh kementerian adalah Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Instrumen IKI ini berfungsi untuk memantau perkembangan dan kinerja berbagai subsektor industri manufaktur setiap bulannya. Melalui data yang dihimpun dalam IKI, Kemenperin dapat mengidentifikasi secara dini apabila ada subsektor tertentu yang mengalami kontraksi. Jika sebuah subsektor menunjukkan tren kontraksi yang terus-menerus dan mendalam, pemerintah akan langsung memberikan perhatian khusus.

Baca Juga

Kawasan Industri Berpeluang Raup Cuan Tambahan Lewat Perdagangan Karbon Ruang Hijau

Sebagai langkah pencegahan agar penurunan utilisasi tidak berujung pada penutupan pabrik, Kemenperin berfokus pada upaya menjaga keberlangsungan produksi industri nasional. Upaya ini direalisasikan melalui koordinasi intensif dengan para pelaku industri untuk mengidentifikasi berbagai akar persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Febri Hendri menjelaskan bahwa identifikasi masalah tersebut mencakup hambatan pemenuhan bahan baku, kendala pembiayaan operasional, hingga tantangan dalam mengakses pasar ekspor. Sebagai contoh, apabila sebuah industri mengeluhkan adanya kesulitan dalam pasokan bahan baku, Kemenperin akan segera berkoordinasi dan mencari jalan keluar agar industri tersebut bisa kembali mendapatkan pasokan yang dibutuhkan untuk mempertahankan laju produksi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap