Langkah Tegas Sudaryono Benahi Program Makan Bergizi Gratis dan Internal Badan Gizi Nasional

Ketegasan dalam menjaga standar kualitas dibuktikan dengan tindakan penangguhan operasional yang menyasar lebih dari 800 dapur program MBG mulai Senin, 27 Juli 2026. Pembekuan ini dipicu oleh adanya pelanggaran berat terkait aspek kebersihan atau higienis, kasus keracunan makanan, penurunan kualitas yang tidak memenuhi standar, hingga masalah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selama masa penangguhan ini, dapur-dapur yang bermasalah tersebut ditutup total dan tidak akan menerima pembayaran dari pemerintah. Selain itu, aturan ketat juga diberlakukan bagi seluruh dapur penyelenggara, di mana mereka dilarang keras menggunakan barang-barang bersubsidi seperti gas elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, serta beras SPHP. Pengelola dapur diwajibkan membeli bahan pangan, seperti telur, dengan mengikuti Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

Kasus Suap Bupati Kuansing, KPK Telusuri Aliran Uang dan Pengembalian ke Suhardiman Amby

Pembenahan internal juga menjadi fokus utama dalam menjaga integritas lembaga. Sudaryono melarang seluruh pejabat di lingkungan BGN untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam program MBG. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyimpangan dan menjaga akuntabilitas. Tak hanya itu, tindakan disiplin keras tengah membayangi sembilan pegawai BGN, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka terancam diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, termasuk di antaranya terlibat dalam aktivitas judi online serta mengambil dana program BGN.

Terkait aspek keuangan dan kemitraan, BGN berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap para mitra kerja. Sudaryono memastikan bahwa tunggakan pembayaran kepada mitra program MBG yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 triliun akan diselesaikan. Namun, proses pembayaran ini baru akan dicairkan setelah seluruh rangkaian audit dinyatakan rampung. Dalam mengawal proses audit keuangan ini, BGN melibatkan Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala BGN yang memiliki latar belakang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga

Cara Memahami Kronologi dan Fakta Hukum Kasus OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, BGN mengintegrasikan data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disinkronkan langsung dengan data milik Kementerian Kesehatan. Penyaluran bantuan gizi ini akan memprioritaskan wilayah-wilayah yang mencatatkan angka stunting tinggi dan sangat tinggi berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, menjadi perhatian khusus karena dinilai membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan gizi. Ke depan, BGN juga bersiap membentuk Dewan Pengawas yang diisi oleh para profesional, mulai dari ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, hingga chef. BGN pun berencana berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan serta para pakar ahli gizi guna merumuskan rekomendasi terkait penanganan stunting, penyusunan menu, hingga kandungan gizi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap