Kasus Suap Bupati Kuansing, KPK Telusuri Aliran Uang dan Pengembalian ke Suhardiman Amby

Mengapa KPK mendalami aliran uang antara Bupati Kuansing nonaktif dan Menteri Kehutanan?

Penyelidikan ini bermula dari adanya transaksi penukaran uang rupiah menjadi valuta asing oleh Suhardiman Amby sebesar 46.500 dolar Singapura yang ditujukan untuk Menhut Raja Juli Antoni. Berdasarkan keterangan Menhut pada 3 Juli 2026, Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map saat melakukan audiensi pada 2 Juni 2026. Menhut menyatakan telah mengembalikan amplop tersebut melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing pada 12 Juni 2026, setelah sempat tertunda karena kendala jadwal. Raja Juli kemudian melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026. Namun, pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan penolakan laporan gratifikasi tersebut karena sedang mengusut pemberian uang itu. KPK kini mendalami berapa jumlah pasti uang yang seharusnya dikembalikan kepada pihak Suhardiman.

Baca Juga

Langkah Tegas Sudaryono Benahi Program Makan Bergizi Gratis dan Internal Badan Gizi Nasional

Bagaimana awal mula kasus ini hingga penetapan tersangka?

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Keesokan harinya, pada 30 Juni 2026, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK. Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles. Mereka diduga terlibat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021 hingga 2026. Selain itu, KPK menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Siapa saja saksi yang telah diperiksa terkait penukaran uang dan aliran dana ini?

KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri penukaran uang tersebut. Pada 28 Juli 2026, penyidik memeriksa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati, yakni Wakil Ketua berinisial EW, Bendahara berinisial JHS, dan anggota berinisial SPR. Terkait transaksi mata uang asing, KPK memeriksa Direktur PT Gemar Mas Jaya berinisial WS dan Direktur PT Mas Kirana berinisial AH. Keduanya merupakan direksi perusahaan pedagang mata uang asing di Pekanbaru, Riau.

Baca Juga

Cara Memahami Kronologi dan Fakta Hukum Kasus OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Apa peran Ketua DPRD Kuansing dalam perkara ini?

Ketua DPRD Kuansing Juprizal, yang juga menjabat sebagai Ketua KUD Prima Sehati, turut terseret dalam kasus ini. Pada 7 Juli 2026, KPK menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 167 juta dari Juprizal. Ia diduga mengetahui dan berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati nonaktif dari para petani yang merupakan anggota KUD. KPK juga menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Juprizal, anaknya yang berinisial RFZ, serta dua pihak swasta berinisial HDS dan FJR untuk diperiksa sebagai saksi.

Penyidik KPK masih terus mendalami keterangan dari para saksi guna memastikan seluruh uang yang diberikan telah dikembalikan serta menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap