Ahmad Taufan Damanik Nilai Revisi UU HAM Penting untuk Jawab Tantangan Zaman

Dalam substansinya, rancangan undang-undang ini mulai mengakomodasi berbagai isu baru yang sebelumnya belum mendapatkan porsi pengaturan yang memadai. Beberapa isu kontemporer yang kini menjadi bagian penting dan harus diakomodasi dalam regulasi meliputi dampak tindak pidana korupsi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara serta masalah kerusakan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga memperluas jangkauan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini secara spesifik mencakup pengaturan mengenai perlindungan bagi kalangan lanjut usia atau lansia, hingga pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh kelompok minoritas.

Baca Juga

KPK Pertimbangkan Opsi Sidang In Absentia untuk Kasus Buron Harun Masiku

Pembaruan penting lainnya yang dihadirkan dalam RUU HAM adalah perluasan subjek hukum terkait tanggung jawab penghormatan hak asasi manusia. Rancangan undang-undang ini secara resmi memasukkan korporasi sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penghormatan hak asasi manusia. Selain mengatur tanggung jawab korporasi, regulasi yang sedang dibahas ini juga memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap para pembela hak asasi manusia.

Terkait dengan pembagian peran antarlembaga negara, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa RUU HAM ini tidak memberikan kewenangan baru kepada kementerian maupun lembaga pemerintah tertentu. Dalam struktur ketatanegaraan, Komnas HAM akan tetap diposisikan sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga ini akan terus menjalankan fungsi pengawasan atau check and balance terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam ranah hak asasi manusia. Meskipun tidak ada penambahan kewenangan baru bagi lembaga lain, rancangan undang-undang ini secara spesifik memperkuat kedudukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini juga dirancang untuk mengakomodasi berbagai perkembangan hukum hak asasi manusia di tingkat internasional. Salah satu bentuk akomodasi terhadap hukum internasional tersebut adalah dengan dimasukkannya pengaturan mengenai pembatasan hak berdasarkan Prinsip Siracusa. Aturan pembatasan hak yang merujuk pada Prinsip Siracusa tersebut nantinya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia global.

Baca Juga

Perjalanan Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Penetapan Tersangka Nurman Herin

Dukungan terhadap pembaruan regulasi ini juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Juniarti Aritonang, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari 25 tahun. Ia mengapresiasi sejumlah substansi yang tertuang di dalam RUU HAM, terutama mengenai pengakuan terhadap perlindungan masyarakat adat dan petani, serta penguatan pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi dalam menghormati hak asasi manusia.

Saat ini, proses pembahasan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahan rancangan undang-undang ini dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Adapun proses yang sedang berjalan pada saat ini berada dalam tahap rangkaian uji publik. Selain itu, tengah dilakukan pula pembahasan substansi secara mendalam yang melibatkan para akademisi serta berbagai lembaga terkait guna memastikan regulasi baru ini disusun secara komprehensif.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap