Alasan Mendagri Minta Partai Politik Sekolahkan Calon Kepala Daerah Sebelum Pilkada

Keragaman latar belakang tersebut membawa tantangan tersendiri ketika mereka terpilih. Begitu para tokoh dari kalangan non-birokrat ini masuk dan menjabat sebagai kepala daerah, mereka dituntut untuk langsung mengerti dan memahami seluk-beluk birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Tito menyarankan agar partai-partai politik yang ada saat ini betul-betul memperkuat fungsi sekolah partai mereka. Sebelum partai politik mendorong dan mengusung seorang calon untuk maju di Pilkada, Tito meminta agar partai membuat dan menyelenggarakan pelatihan terlebih dahulu bagi para kandidat tersebut.

Baca Juga

KPK Pertimbangkan Opsi Sidang In Absentia untuk Kasus Buron Harun Masiku

Dalam upaya merealisasikan program pelatihan dan sekolah partai ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapan mereka untuk turut serta memfasilitasi. Tito memastikan bahwa Kemendagri siap dilibatkan apabila ada partai politik yang ingin menyelenggarakan pelatihan atau sekolah bagi para calon kepala daerah yang akan diusung. Tidak hanya Kemendagri, institusi lain seperti KPK juga siap untuk diundang dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada para calon peserta Pilkada.

Materi bimbingan teknis yang ditawarkan berfokus pada pemahaman praktis mengenai tata kelola pemerintahan daerah. Melalui bimbingan teknis tersebut, para calon kepala daerah diharapkan dapat mengerti secara mendalam mengenai sistem birokrasi. Selain itu, mereka juga akan diajarkan tentang bagaimana cara mengatur keuangan daerah yang baik serta tata cara membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemahaman teknis ini dinilai sangat krusial oleh Tito agar para kepala daerah nantinya tidak dibohongi oleh staf mereka sendiri saat menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Akui Operasi Tangkap Tangan Perlambat Penanganan Kasus Lama

Pendidikan dan pembekalan bagi para pemimpin daerah ini tidak hanya diusulkan pada masa sebelum pemilihan. Selain sekolah sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan agar para kepala daerah tetap memperoleh pembinaan secara berkala setelah mereka resmi dilantik. Pembinaan berkelanjutan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman para kepala daerah terkait aturan dan birokrasi, sehingga potensi pelanggaran yang berujung pada OTT KPK dapat ditekan semaksimal mungkin.

Terkait pelaksanaan pembinaan lanjutan tersebut, Tito mengusulkan agar program penyegaran dapat dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali. Proses pembinaan dan pelatihan berkala ini dapat diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan yang telah dimiliki oleh negara. Beberapa lembaga yang disebut dapat menjadi tempat pelaksanaan pembinaan ini antara lain adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga-lembaga terkait lainnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap