NasDem Jawa Barat Matangkan Delapan Program Aksi Menuju Pemilu 2029

Apa saja program yang disiapkan oleh Partai NasDem Jawa Barat menuju Pemilu 2029? Dalam pertemuan tersebut, DPW Partai NasDem Jawa Barat menetapkan delapan program aksi yang bersifat komprehensif. Program-program ini dirancang untuk dilaksanakan secara masif oleh seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW di provinsi, DPD di tingkat kabupaten atau kota, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Delapan program aksi ini diharapkan mampu memperkuat struktur internal organisasi sekaligus meningkatkan elektabilitas dan kepercayaan publik terhadap partai di wilayah Jawa Barat.

Bagaimana rincian dari delapan program aksi yang akan dijalankan oleh pengurus partai? Kedelapan program aksi tersebut meliputi penguatan struktur partai di berbagai tingkatan, serta penataan dan optimalisasi fungsi kantor partai. Selain itu, terdapat program papanisasi kantor yang bertujuan mempertegas identitas organisasi di lingkungan masyarakat, serta upaya penguatan branding Partai NasDem. Program lainnya mencakup pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan, percepatan kepemilikan kartu anggota elektronik atau E-KTA Partai NasDem, serta persiapan dan pembinaan bakal calon legislatif (Bacaleg) sebagai pilar utama strategi menghadapi Pemilu 2029.

Baca Juga

Membedakan Beras Premium dan Medium Berdasarkan Standar Mutu Pemerintah

Apakah ada program aksi yang bersentuhan langsung dengan jaminan sosial masyarakat? Ya, salah satu dari delapan program aksi yang dicanangkan adalah perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat luas. Inisiatif ini digulirkan melalui program resmi partai sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Melalui langkah ini, Partai NasDem Jawa Barat berupaya memastikan bahwa keberadaan dan pergerakan organisasi dapat memberikan manfaat yang nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah.

Selain agenda politik, apa saja perkembangan infrastruktur dan tata kelola di wilayah Jawa Barat lainnya? Bergeser ke informasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah mengalokasikan dana sekitar Rp34,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan desa yang difokuskan secara khusus pada program pembangunan rumah tidak layak huni. Sementara itu, di Kabupaten Bandung, langkah maju infrastruktur ditandai dengan peresmian peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka.

Bagaimana dengan kebijakan pajak di Cirebon dan status tanggap darurat di Cisolok? Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Cirebon mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim petugas penelusur. Petugas ini secara khusus ditugaskan untuk menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari para wajib pajak. Di sisi lain, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cisolok telah mengusulkan agar status tanggap darurat tidak diperpanjang.

Baca Juga

Samsat Corner dan Samkeldes Hadir di Juwana Permudah Akses Pajak Kendaraan

Peristiwa apa yang baru-baru ini menjadi sorotan di fasilitas umum dan kawasan perairan Jawa Barat? Pada hari Kamis (30/7/2026), dilaporkan bahwa sebagian badan trotoar beton ambruk ke sisi Kali Angsana. Area yang terdampak kerusakan tersebut saat ini hanya ditutupi dengan terpal berwarna biru dan dipasangi garis pembatas. Di lokasi terpisah, insiden tragis menimpa seorang petugas keamanan bernama Sumarna yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Bagaimana penyelesaian hak bagi keluarga petugas keamanan yang meninggal di Waduk Jatiluhur tersebut? Keluarga dari almarhum Sumarna telah menerima haknya berupa santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai total mencapai Rp418.133.773. Terkait insiden penemuan jenazah tersebut, Perum Jasa Tirta 2 (PJT 2) Jatiluhur juga memberikan klarifikasi resmi. Pihak PJT 2 dengan tegas membantah pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai tidak adanya fasilitas kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi tewasnya Sumarna.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap