Cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengelola Sampah Melalui Fasilitas Baru di Legok dan Bantargebang

Dalam memahami cara kerja sistem baru ini, langkah pertama yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah memisahkan alur pengolahan berdasarkan jenis material. Sampah organik akan diarahkan sepenuhnya ke lahan baru di Ciangir, Legok, Banten. Sementara itu, sampah anorganik memiliki alur pengolahan yang berbeda. Sampah jenis anorganik ini akan diolah melalui berbagai fasilitas khusus, salah satunya adalah fasilitas pengolahan sampah yang mengusung konsep kurangi, pakai kembali, dan daur ulang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan reduce, reuse, dan recycle (TPS 3R). Melalui fasilitas TPS 3R ini, material sampah anorganik diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan material bahan bakar alternatif. Material bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian akan dikirimkan langsung ke pabrik semen untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Langkah selanjutnya dalam skema pengelolaan ini berpusat pada perbaikan sistem di TPST Bantargebang itu sendiri. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem controlled landfill di fasilitas tersebut secara bertahap yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2026. Penerapan sistem controlled landfill ini merupakan bagian dari masa transisi menuju penghentian praktik open dumping yang selama ini digunakan. Perubahan metode ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sampah dari wilayah Jakarta agar menjadi lebih aman, baik bagi kelestarian lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat sekitar. Melalui sistem controlled landfill, penempatan dan pemadatan tumpukan sampah akan diatur secara lebih tertata dibandingkan dengan praktik pembuangan terbuka.

Baca Juga

Istana Jelaskan Aturan Baru Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kementerian Pertahanan

Cara kerja dari sistem controlled landfill ini sangat bergantung pada pengelolaan fisik tumpukan sampah di lokasi pembuangan. Setelah sampah ditempatkan dan dipadatkan secara tertata, tumpukan tersebut tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Tumpukan sampah kemudian akan ditutup secara berkala menggunakan material tertentu. Langkah penutupan berkala ini memiliki banyak fungsi krusial dalam manajemen risiko tempat pembuangan akhir. Fungsi pertama adalah untuk mengurangi bau tidak sedap yang sering kali mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, penutupan material ini sangat efektif untuk menekan risiko terjadinya kebakaran pada tumpukan sampah. Metode ini juga terbukti dapat meminimalkan berbagai dampak lingkungan lainnya serta secara signifikan mengurangi potensi terjadinya bencana longsor di area tempat pembuangan.

Langkah terakhir untuk memastikan keberhasilan program ini adalah dengan mengikuti peta jalan yang diberi nama Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola. Peta jalan ini disusun secara bersama-sama oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan data dari peta jalan tersebut, pada kuartal II tahun 2026, praktik open dumping tercatat masih akan mendominasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dengan porsi yang cukup besar, yakni mencapai 72,56 persen. Pada periode yang sama, jumlah sampah yang diolah melalui berbagai fasilitas baru mencapai angka 7,59 persen. Angka ini menjadi titik tolak bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitas pengolahan seiring berjalannya waktu.

Baca Juga

Proses Hukum dan Sanksi Disiplin Oknum Guru SD Tersangka Pencabulan di Buleleng

Memasuki kuartal III dan kuartal IV tahun 2026, peta jalan tersebut menetapkan target perubahan persentase yang cukup signifikan. Porsi praktik open dumping di TPST Bantargebang ditargetkan dapat turun drastis menjadi 50,34 persen. Pada saat yang bersamaan dengan penurunan tersebut, penerapan sistem controlled landfill ditargetkan mulai berjalan dan mencapai porsi sebesar 8,39 persen. Tidak hanya itu, pengolahan sampah yang dilakukan melalui berbagai fasilitas pendukung juga diharapkan mengalami peningkatan. Porsi pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas tersebut ditargetkan meningkat hingga menyentuh angka 20,28 persen pada kuartal III dan IV tahun 2026, yang menandai kemajuan nyata dalam tata kelola sampah terpadu di wilayah Jakarta.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap