Istana Jelaskan Aturan Baru Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kementerian Pertahanan

Peraturan apa yang secara resmi menjadi landasan hukum bagi berlakunya penyesuaian tunjangan kinerja ini? Kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemhan dan prajurit TNI telah tertuang secara sah di dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo, telah mengonfirmasi penerbitan regulasi ini. Ia membenarkan bahwa Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden yang secara khusus terkait penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Baca Juga

Penegakan Disiplin ASN Saat Jam Kerja dan Sanksi Administratif Pelanggaran

Berapa rincian nominal tunjangan kinerja yang akan diterima oleh para pemangku jabatan tinggi di lingkungan TNI? Berdasarkan lampiran yang terdapat di dalam Peraturan Presiden tersebut, telah ditetapkan besaran nominal yang akan diterima setiap bulannya. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ditetapkan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan. Selanjutnya, untuk posisi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil KSAD (Wakasad), Wakil KSAL (Wakasal), dan Wakil KSAU (Wakasau), besaran tunjangan kinerja ditetapkan senilai Rp44.874.000 per bulan.

Apakah besaran tunjangan kinerja ini diukur berdasarkan pangkat kemiliteran yang disandang oleh personel? Brigadir Jenderal Rico Ricardo memberikan klarifikasi penting mengenai hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa besaran tunjangan kinerja yang diatur di dalam Peraturan Presiden tersebut bukan didasarkan pada pangkat bintang empat, melainkan murni berdasarkan jabatan yang sedang diemban. Sementara itu, untuk para pejabat dan personel lainnya yang berada di luar posisi petinggi tersebut, nilai tunjangan kinerja mereka akan menyesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing sebagaimana yang telah diatur secara rinci di dalam Peraturan Presiden.

Baca Juga

Proyek Strategis Kalimantan Utara untuk Mendukung Rantai Pasok Ibu Kota Nusantara

Apakah kebijakan kenaikan tunjangan kinerja ini hanya berlaku secara eksklusif untuk sektor pertahanan saja? Ternyata, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor lain yang krusial bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tunjangan kinerja ini juga berlaku untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang biasa disebut daerah 3T. Pemerintah sangat memperhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi para dosen dan tenaga kesehatan di daerah 3T yang telah mengabdikan diri mereka di wilayah tersebut.

Bagaimana langkah tindak lanjut dari Kementerian Pertahanan setelah Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja ini resmi diterbitkan? Brigadir Jenderal Rico Ricardo menyatakan bahwa pihak Kementerian Pertahanan telah menerima salinan resmi dari peraturan tersebut. Saat ini, Kemhan sedang berfokus menindaklanjuti pelaksanaan aturan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tindak lanjut ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh prajurit TNI dan pegawai Kemhan dapat segera menerima penyesuaian tunjangan kinerja mereka sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap