Pemerintah Indonesia kembali memperkuat langkah mitigasi iklim dan bencana melalui inisiatif strategis di tingkat kawasan Asia Tenggara. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui inisiatif ASEAN-ID Resilience, bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyelenggarakan sebuah diskusi penting bertajuk "ASEAN Village to the World: Partnership for Sustainable Resilience Through the Development of ASEAN Sustainable Resilience Strategies". Diskusi ini diselenggarakan di Bandung pada hari Kamis (30/7) di sela-sela Pertemuan Komite Penanggulangan Bencana ASEAN atau ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) ke-48. Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan cara membangun ketahanan kawasan yang berakar dari komunitas paling dasar.
Langkah awal dalam membangun resiliensi tersebut adalah dengan menempatkan desa dan komunitas lokal sebagai garda terdepan. Pendekatan ini merupakan tindak lanjut atas prakarsa yang dibawa oleh Indonesia pada saat memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan bencana. Pokok bahasan dalam forum diskusi ini juga dipastikan selaras dengan Asta Cita, khususnya terkait dengan penguatan pembangunan yang dimulai dari desa. Pembangunan desa ini diposisikan sebagai fondasi utama untuk menciptakan resiliensi masyarakat, yang mencakup upaya memperkuat resiliensi pangan dan energi di tingkat akar rumput.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, yang bertindak selaku Chair ACDM ke-48, menegaskan bahwa masyarakat lokal yang resilien merupakan fondasi utama dari kawasan ASEAN yang resilien. Forum diskusi ini sekaligus menjadi upaya nyata untuk memperkuat peran Indonesia dalam menerjemahkan Visi Komunitas ASEAN 2045 menjadi aksi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Konsep Sustainable Resilience atau Resiliensi Berkelanjutan ini didorong agar tidak hanya diterapkan dalam konteks penanggulangan bencana semata, tetapi diarusutamakan dalam berbagai sektor dan pilar kerja sama ASEAN.
Menteri PKP Maruarar Sirait Wajibkan Setiap Rumah Subsidi Tanam Satu Pohon
Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Nugroho Setijo Nagoro, memaparkan panduan langkah demi langkah. Ia secara tegas menyatakan bahwa resiliensi harus berawal dari desa. Langkah pertama yang diusulkan untuk mencapai resiliensi desa ASEAN adalah dengan menjadikan desa sebagai inisiator utama. Melalui langkah ini, desa diposisikan sebagai pihak yang memulai dan menggerakkan upaya ketahanan di wilayahnya secara mandiri.
Langkah kedua yang diusulkan adalah menerapkan siklus pembangunan berbasis desa. Pembangunan kawasan dan mitigasi bencana harus berpusat pada dinamika serta kebutuhan riil di tingkat perdesaan. Diskusi ini secara khusus menegaskan betapa pentingnya resiliensi desa dalam membangun ketahanan kawasan atas berbagai ancaman iklim serta memperkuat resiliensi pangan secara berkelanjutan.
Langkah ketiga adalah membangun dukungan multi-pihak. Dukungan ini mencakup kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi guna memperkuat fondasi ketahanan. Mewakili komunitas akademik, Wakil Dekan Universitas Padjadjaran (Unpad), Yoga Andriana Sendjaja, menyebutkan pentingnya peran universitas dan pelibatan pemuda. Keterlibatan generasi muda dan institusi pendidikan dinilai sangat penting dalam melestarikan kearifan lokal untuk membangun resiliensi desa yang berkelanjutan.
Memahami Proses Pergantian Gubernur Bank Indonesia Setelah Pengunduran Diri Perry Warjiyo
Langkah-langkah strategis yang diajukan Indonesia ini mendapat respons positif dari komunitas internasional. Perwakilan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Iwan M. Raharja, mengapresiasi Tinjauan Strategis Resiliensi Berkelanjutan Indonesia yang dinilai sangat komprehensif. Pihak UNOCHA juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung sinergi kerangka kerja resiliensi desa ini ke tingkat global.
Sebagai tahapan lebih lanjut untuk memperluas dampak, Indonesia mengajukan proposal untuk pembahasan terkait implementasi ASEAN Leaders' Declaration on Sustainable Resilience yang telah diadopsi pada tahun 2023. Pembelajaran antarnegara anggota dan mitra juga diharapkan dapat menjadi percontohan global untuk agenda pembangunan Pasca-2030. Sebagai hasil akhir, forum di Bandung ini berhasil menghasilkan rekomendasi kebijakan dan peta kemitraan strategis yang ditujukan untuk memperkokoh posisi ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
