Menteri PKP Maruarar Sirait Wajibkan Setiap Rumah Subsidi Tanam Satu Pohon

Pengumuman mengenai penerapan aturan baru tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam sebuah acara berskala besar yang diselenggarakan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP tidak hanya mengumumkan kebijakan lingkungan, tetapi juga menggelar acara akad massal untuk 62.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Bersamaan dengan pelaksanaan akad massal KPR tersebut, pemerintah turut menyalurkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan total nilai mencapai Rp880 miliar untuk mendukung sektor perumahan nasional.

Terkait dengan regulasi kewajiban penanaman satu pohon di setiap rumah subsidi, Maruarar Sirait memastikan bahwa seluruh pengembang perumahan telah menyatakan persetujuan mereka. Para pengembang yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah subsidi menyepakati aturan tersebut tanpa adanya tekanan, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih hijau. Persetujuan dari seluruh pengembang ini menjadi landasan penting bagi kelancaran implementasi kebijakan pelestarian lingkungan di sektor perumahan, sehingga setiap unit yang diserahterimakan kepada masyarakat nantinya sudah dilengkapi dengan unsur penghijauan yang memadai.

Baca Juga

Mengenal Nusantara Explorer, Kereta Wisata Mewah Inisiasi Presiden Prabowo Subianto

Selain fokus pada kebijakan penghijauan, pemerintah melalui Kementerian PKP juga melaporkan perkembangan positif terkait program peningkatan kualitas hunian yang dikenal dengan sebutan program gentengisasi. Saat ini, program pembenahan atap rumah tersebut telah mulai berjalan dengan baik di sejumlah daerah. Pelaksanaan tahap awal untuk program gentengisasi ini telah difokuskan dan dimulai di wilayah Majalengka serta Pleret. Pelaksanaan program perbaikan rumah ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi rakyat di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara di Kabupaten Batang tersebut, pemerintah telah menetapkan target pekerjaan perumahan yang sangat masif untuk tahun ini. Terdapat sekitar 400.000 unit rumah yang dijadwalkan untuk direnovasi melalui berbagai program peningkatan kualitas hunian. Sementara itu, untuk pemenuhan pasokan rumah baru, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 340.000 unit rumah subsidi. Besarnya volume pekerjaan renovasi dan pembangunan rumah subsidi ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, termasuk memberikan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para produsen genteng, hingga pengelola toko bangunan di berbagai wilayah.

Baca Juga

Freeport Indonesia Tekankan Etika Bisnis untuk Dukung Produksi Berkelanjutan

Untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, pemerintah kini telah berhasil merealisasikan penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pilihan jangka waktu atau tenor yang sangat panjang, yakni hingga 40 tahun. Kebijakan perpanjangan masa cicilan ini diharapkan dapat meringankan beban angsuran bulanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun fasilitas KPR dengan tenor 40 tahun telah tersedia dan siap diakses, masyarakat tetap diberikan keleluasaan penuh untuk memilih skema jangka waktu cicilan yang paling sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, dengan pilihan tenor mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, hingga 30 tahun.

Penyusunan dan realisasi skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 40 tahun ini tidak lepas dari kerja sama yang erat antarlembaga di sektor keuangan dan perumahan. Skema pembiayaan jangka panjang tersebut disiapkan secara matang melalui kolaborasi strategis antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya. Sinergi dari berbagai instansi ini memastikan bahwa program pembiayaan perumahan dengan tenor panjang dapat berjalan secara aman, tepat sasaran, dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap