KPK Cari Celah Hukum Terkait Aturan Baru dalam UU P2SK

Perhatian utama KPK tertuju pada Pasal 50A dalam UU P2SK. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, terdapat perlindungan hukum secara khusus bagi para pembeli instrumen keuangan berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Perlindungan yang diberikan mencakup kekebalan dari tuntutan hukum, baik dari sisi pidana maupun perdata. Lebih jauh lagi, regulasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa data transaksi dari pembelian kedua instrumen keuangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menyampaikan pandangan resmi lembaga mengenai persoalan ini saat memimpin konferensi pers terkait capaian kinerja semester I 2026 KPK. Kegiatan pemaparan kinerja tersebut diselenggarakan secara terbuka di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Dalam kesempatan penting itu, Setyo menegaskan prinsip dasar bahwa aparat penegak hukum harus tetap bergerak di dalam koridor hukum yang sah dan tidak boleh menabrak aturan. Untuk menghadapi situasi ini, Setyo menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan secara serius untuk melakukan kajian mendalam. Rencana kajian tersebut akan dilakukan dengan meminta dukungan dari beberapa ahli hukum agar celah dari pemberlakuan aturan perundang-undangan tersebut dapat ditemukan.

Baca Juga

Pemeriksaan Saksi oleh Kejaksaan Agung dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Sebagai tindak lanjut awal dari rencana tersebut, Setyo Budianto telah menginstruksikan tim biro hukum KPK untuk mulai mempelajari secara saksama seluruh ketentuan yang ada di dalam UU P2SK. Meskipun bertekad keras untuk mencari celah hukum, Setyo menggarisbawahi bahwa jika pada akhirnya tidak ada celah hukum yang bisa digunakan, maka KPK sebagai institusi penegak hukum wajib patuh pada undang-undang. Ia secara lugas menegaskan, "Kalau memang tidak ada celah, ya tentu harus patuh hukum. Prinsipnya seperti itu." Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa kajian mendalam terkait pemecahan masalah penegakan hukum ini rencananya baru akan dilakukan secara spesifik jika nantinya terdapat penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan langsung dengan ketentuan dalam UU P2SK tersebut.

Saat ini, dinamika hukum mengenai aturan tersebut masih terus berjalan karena Pasal 50A UU P2SK tengah dalam proses pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Setyo menyatakan bahwa KPK akan menunggu proses tersebut dan berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai maksud dari undang-undang tersebut. Sembari menunggu hasil dari proses di Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, turut memberikan penjelasan tambahan mengenai karakteristik regulasi ini. Johanis menjelaskan secara tegas bahwa melalui aturan ini, negara pada dasarnya tidak mau tahu mengenai asal-usul uang yang digunakan oleh para pembeli instrumen Merah Putih Bond atau Patriot Bond.

Baca Juga

Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi di Pesantren untuk Mencegah Kekerasan Seksual

Menurut Johanis Tanak, skema perlindungan yang diatur dalam UU P2SK ini memiliki kemiripan dengan aturan mengenai pengampunan pajak atau amnesty pajak yang bersifat universal. Ia menjelaskan bahwa sumber dana tidak akan dilihat oleh negara dalam instrumen tersebut. Ia memaparkan bahwa KPK sebagai aparat penegak hukum harus taat kepada undang-undang dan tidak dapat melakukan intervensi terhadap aturan yang telah disahkan. Johanis menegaskan, jika di dalam aturan perundang-undangan telah dinyatakan bahwa suatu tindakan atau aliran dana tidak digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, maka KPK tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan penindakan hukum karena lembaga tersebut hanya bertugas melaksanakan perintah undang-undang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap