Keuangan Ratusan Pemda Tersendat, Mendagri Pastikan PPPK Tidak Hadapi PHK

Tito Karnavian lebih lanjut menjelaskan bahwa kendala keuangan yang dialami oleh berbagai pemerintah daerah ini pada dasarnya dipicu oleh belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data yang telah dihimpun, total kurang bayar DBH hingga tahun anggaran 2024 mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 83,58 triliun. Jumlah kurang bayar ini terdiri dari dua rincian utama, yaitu kurang bayar DBH pajak senilai Rp 43,30 triliun serta kurang bayar DBH sumber daya alam (SDA) yang mencapai angka Rp 40,28 triliun.

Baca Juga

Proses Hukum dan Sanksi Disiplin Oknum Guru SD Tersangka Pencabulan di Buleleng

Di sisi lain, Tito Karnavian juga memaparkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan lebih bayar DBH kepada daerah hingga tahun anggaran 2024 dengan total mencapai Rp 13 triliun. Rincian dari lebih bayar tersebut meliputi DBH pajak sebesar Rp 1,26 triliun, DBH sumber daya alam sebesar Rp 9,66 triliun, dan DBH sawit sebesar Rp 2,39 triliun. Dengan memperhitungkan selisih antara total kurang bayar dan total lebih bayar tersebut, maka nilai bersih kurang bayar DBH yang masih harus diselesaikan mencapai Rp 70,25 triliun.

Masalah keterlambatan penyaluran DBH ini memberikan dampak bagi ratusan wilayah di tanah air. Secara administratif, angka kurang bayar tersebut mencakup 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Meskipun sebelumnya sempat beredar hitungan bahwa terdapat 490 daerah yang mengalami kendala keuangan, Tito Karnavian meluruskan bahwa setelah dilakukan proses pengecekan kembali, jumlah daerah yang terdampak secara nyata adalah sekitar 413 daerah. Ia menyebutkan bahwa apabila dana bagi hasil ini segera dibayarkan, maka persoalan terkait PPPK di sebagian besar daerah tersebut akan beres.

Baca Juga

Mendorong Energi Terbarukan untuk Memperkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pedesaan

Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, pemerintah juga telah menyiapkan langkah bagi daerah-daerah yang tidak memiliki alokasi Dana Bagi Hasil. Tito Karnavian mengatakan bahwa pemenuhan anggaran untuk daerah-daerah tanpa DBH tersebut akan dilakukan dengan mekanisme penambahan saldo atau top up Dana Alokasi Umum (DAU). Skema top up DAU ini saat ini sudah disiapkan bersama dengan Menteri Keuangan agar masalah PPPK di daerah yang tidak memiliki DBH tetap dapat teratasi.

Sebagai informasi, kabar mengenai kendala keuangan yang dihadapi oleh 490 pemda ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan tersebut disampaikannya pada hari Selasa, 28 Juli 2026, bertempat di Gedung Pacific Century Place, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peluang pemberian dana tambahan bagi 490 daerah yang mengalami kesulitan keuangan tersebut memang ada. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pemberian dana tambahan tersebut sepenuhnya tergantung pada petunjuk lebih lanjut dari Presiden.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap