Memahami Sengkarut Tata Niaga dan Praktik Mafia Beras di Indonesia

Praktik tidak wajar ini juga melibatkan penyalahgunaan fasilitas negara oleh pihak-pihak tertentu. Kelompok pengusaha besar diketahui memanfaatkan subsidi dari pemerintah untuk kepentingan komersial mereka hingga mencapai 40 persen dari total kapasitas produksinya. Beras tersebut kemudian dijual ke pasaran dengan harga yang melampaui batas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan. Penguasaan pasokan gabah di lapangan juga terlihat sangat timpang. Dari total serapan gabah nasional yang berada di angka 65 juta ton per tahun, sebanyak 25 juta ton atau sekitar 40 persen di antaranya dikuasai oleh 1.056 unit penggilingan berskala besar yang masing-masing memiliki kapasitas produksi hingga 20 ton per jam.

Baca Juga

Cara Memanfaatkan Peluang Investasi Hilirisasi Migas di KEK Arun Lhokseumawe

Ketimpangan distribusi keuntungan di sektor pertanian ini semakin jelas terlihat jika disandingkan dengan alokasi anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025 yang bernilai Rp144,6 triliun. Dari total nilai produksi padi nasional yang mencapai Rp537 triliun, pihak petani hanya menerima pendapatan rumah tangga sebesar Rp1,87 juta dari alokasi dana sebesar Rp215 triliun. Sebaliknya, pengusaha penggilingan atau RMU mendapatkan porsi yang paling besar dengan nilai mencapai Rp259 triliun. Rantai perdagangan yang sangat panjang dari tingkat petani hingga ke pedagang ritel juga bermuara pada besarnya keuntungan yang dinikmati oleh pihak perantara. Keuntungan perantara di sektor ini tercatat mencapai angka yang sangat tinggi, yakni Rp313,08 triliun.

Untuk menindaklanjuti berbagai penyimpangan dan kejahatan ekonomi ini, Satgas Pangan Polri telah melakukan serangkaian upaya penegakan hukum yang berkesinambungan. Sepanjang periode tahun 2024 hingga 2026, tercatat ada 93 kasus mafia pangan yang berhasil ditangani, dengan total 77 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rincian dari kasus-kasus tersebut meliputi 46 kasus terkait komoditas beras, 27 kasus penyimpangan pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 4 kasus yang melibatkan pegawai internal. Khusus untuk tindak pidana di sektor beras, pada tahun 2025 tercatat ada 30 perkara yang melibatkan 36 tersangka. Penindakan penegakan hukum ini terus berlanjut hingga memasuki tahun 2026 dengan temuan 2 perkara dan 6 tersangka tambahan. Selain memproses pidana, pemerintah juga telah mengambil langkah tegas dengan mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk yang terbukti bermasalah.

Baca Juga

Kemendag Jelaskan Kaitan Produksi Minyakita dengan Realisasi Ekspor CPO

Sebagai langkah perbaikan tata niaga dan solusi jangka panjang untuk melindungi petani, pemerintah kini berfokus mendorong pemangkasan rantai distribusi yang dinilai terlalu panjang dan merugikan. Salah satu upaya strategisnya adalah melalui penerapan skema Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang dirancang khusus untuk menghubungkan petani secara langsung dengan konsumen akhir. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyoroti masalah pelik ini saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Klaten. Beliau secara tegas mengistilahkan praktik bisnis tidak wajar ini sebagai serakahnomics dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyita fasilitas penggilingan padi yang tidak patuh pada kepentingan negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan adanya laporan yang menyebutkan bahwa satu pengusaha penggiling padi dapat meraup keuntungan bersih hingga Rp2 triliun setiap kali panen atau setara dengan Rp2 triliun per bulan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap