Panduan Pengelolaan Halte Transjabodetabek di Wilayah Banten dan Depok

Langkah untuk tetap menempatkan pengelolaan di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berkaitan erat dengan status kepemilikan aset. Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa halte-halte Transjabodetabek yang berdiri di wilayah Banten hingga saat ini bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Karena status kepemilikan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. Tanpa dasar hukum yang kuat, pemerintah daerah setempat tidak dapat menggunakan dana daerah untuk melakukan perawatan, perbaikan, maupun pemeliharaan fasilitas halte transportasi tersebut.

Kepastian mengenai status pengelolaan halte ini mengemuka setelah adanya pertemuan antara kepala daerah kedua provinsi pada Jumat (31/7/2026). Pramono Anung bersama Andra Soni melakukan peninjauan langsung ke Pusat Olah Organik milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa hubungan antara Jakarta dan Banten tidak bisa dipisahkan karena kedua daerah saling bergantung dari sisi ekonomi maupun mobilitas warga. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, dan sebaliknya, banyak warga Jakarta yang bertempat tinggal di wilayah Banten.

Baca Juga

Rencana Perum Bulog Bangun 100 Gudang Baru untuk Cadangan Beras Pemerintah

Selain membahas pengelolaan fasilitas penunjang transportasi, kunjungan kerja di Ciangir juga menyoroti rencana pengembangan strategis lahan milik DKI Jakarta di kawasan tersebut. Lahan yang berada di Kabupaten Tangerang itu direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan ketahanan pangan. Proyek pengembangan ini menunjukkan eratnya kerja sama antara kedua daerah yang diyakini akan memberikan manfaat luas. Optimalisasi lahan tersebut diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi warga Jakarta dan Banten, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan aset lintas wilayah yang produktif.

Di sisi lain, persoalan penyediaan fasilitas Transjabodetabek juga mencuat untuk wilayah penyangga lainnya, khususnya di Depok. Sebelumnya, saat menanggapi kepadatan penumpang pada rute D41 yang melayani perjalanan Sawangan hingga Lebak Bulus, Pramono Anung memberikan pandangan berbeda mengenai pembangunan infrastruktur pendukungnya. Saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/2), ia menyatakan bahwa pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah Depok seharusnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengingat Depok secara administratif berada di luar wilayah kewenangan Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga

Mengenal Konsep Familiar Stranger dan Kaitannya dengan Keselamatan Anak

Pramono menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah di Depok bersedia dan turut berperan aktif dalam membangun fasilitas-fasilitas pendukung Transjabodetabek di wilayah mereka. Dengan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, koordinasi antarwilayah diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengambil tanggung jawab penuh atas halte di Banten karena adanya kendala status aset dan aturan hukum APBD, sementara wilayah lain didorong untuk lebih mandiri. Kejelasan wewenang ini menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas serta kelancaran layanan transportasi publik yang terintegrasi bagi seluruh warga.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap