Memotret Geliat Ekonomi Malioboro Melalui Sensus Ekonomi 2026

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menyasar berbagai lapisan pelaku usaha di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Pencanangan sensus ini telah dimulai sejak 18 Juni 2026 di Teras Malioboro. Salah satu pedagang yang telah didata adalah Jeki, seorang penjual tas cinderamata berusia 23 tahun. Ia mengikuti proses survei pada hari peluncuran tersebut dan menyebutkan bahwa pertanyaan yang diajukan berfokus pada kondisi riil usaha, seperti waktu mulai berjualan dan omzet. Selain itu, ada pula pedagang senior seperti Misno, penjual makanan dan minuman berusia 49 tahun yang sudah merintis usahanya di Malioboro sejak tahun 1998. Bagi Misno, sensus ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan harapan agar kondisi perniagaan menjadi lebih ramai. Di Pasar Beringharjo, pendataan juga berjalan lancar. Yati, seorang pekerja berusia 46 tahun di pasar tersebut, mengonfirmasi pada 31 Juli bahwa pemilik toko tempatnya bekerja telah didata oleh petugas BPS sekitar satu bulan sebelumnya.

Baca Juga

Daftar Harga Pertamax Series Terbaru Mulai 1 Agustus 2026

Dalam menyukseskan program berskala besar ini, BPS Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Joko Prayitno mengerahkan sebanyak 342 petugas lapangan. Para petugas ini bertanggung jawab penuh untuk melakukan pendataan di 2.067 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) maupun sub-SLS yang menjadi sasaran utama di seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Proses pengumpulan data ini ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026 setelah melalui proses pemeriksaan menyeluruh. Menurut Joko Prayitno, kondisi di lapangan sangat kondusif dan sejauh ini tidak ada laporan mengenai penolakan dari warga atau pelaku usaha terhadap kedatangan ke-342 petugas sensus tersebut. Jika ada warga yang belum didata, hal itu umumnya disebabkan oleh faktor kesibukan atau kelelahan saat petugas datang, bukan karena penolakan.

Aspek penting yang ditekankan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 adalah jaminan kerahasiaan data para pelaku usaha. Joko Prayitno menegaskan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dari responden dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi ini secara tegas melarang keras petugas membocorkan data responden kepada pihak luar, dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, BPS menerapkan sistem enkripsi dan pengamanan ketat selama proses pengumpulan hingga pengolahan data. BPS memberikan garansi tertulis bahwa data hasil sensus ini murni digunakan untuk kepentingan statistik nasional dan tidak akan disalahgunakan untuk keperluan audit, investigasi, ataupun kepentingan fiskal dan perpajakan.

Baca Juga

Rencana Pembangunan Kawasan Peternakan Terintegrasi Ciangir, Target, Fasilitas, dan Dampak Ekonomi

Kelancaran sensus ini tidak lepas dari dukungan nyata para pemimpin daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memberikan keteladanan dengan menerima kedatangan petugas sensus secara terbuka untuk disurvei. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyoroti bahwa DIY sangat istimewa karena menempati posisi dengan capaian indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi landasan penting bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Daerah DIY yang menargetkan kawasan Malioboro untuk bertransformasi menjadi kawasan pedestrian penuh mulai tahun 2026. Meski demikian, sejumlah evaluasi pengembangan kawasan masih diperlukan, termasuk pengakuan dari Wali Kota Hasto Wardoyo bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap