Aturan dan Denda Penebangan Pohon Sembarangan di Kota Bandung

Bagaimana aturan hukum mengenai larangan penebangan pohon secara sembarangan di wilayah Kota Bandung? Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Bandung sesungguhnya telah membuat aturan yang sangat tegas untuk melarang penebangan pohon secara sembarangan. Larangan tersebut termuat secara resmi di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah daerah untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang merusak lingkungan, terutama yang berkaitan dengan keberadaan pohon pelindung di area publik. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa pepohonan di fasilitas umum tetap terjaga dari tindakan perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan apa saja yang secara spesifik dilarang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tersebut? Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h Perda Nomor 9 Tahun 2019, dijelaskan secara rinci bahwa setiap orang atau badan dilarang menebang, memangkas, memindahkan, dan atau merusak pohon pelindung maupun tanaman lainnya. Larangan ketat ini berlaku untuk semua pohon dan tanaman yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota. Dengan adanya pasal tersebut, segala bentuk modifikasi fisik atau perusakan terhadap pohon pelindung di fasilitas umum, seperti insiden yang terjadi di depan bangunan Six Nine Padel, merupakan sebuah pelanggaran hukum yang nyata terhadap ketertiban umum.

Baca Juga

Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat

Berapa besaran denda atau sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar yang menebang pohon tanpa izin resmi? Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar disesuaikan dengan ukuran diameter batang pohon yang ditebang atau dirusak. Bagi pelanggaran yang merusak pohon dengan ukuran diameter dari 1 sentimeter sampai dengan 20 sentimeter, pelaku akan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 per pohon. Sementara itu, untuk pelanggaran yang melibatkan pohon dengan ukuran diameter lebih dari 20 sentimeter, sanksi yang dijatuhkan akan merujuk dan berpedoman penuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan denda bernilai jutaan rupiah ini bertujuan untuk memberikan sanksi tegas atas kerusakan fasilitas publik.

Apakah terdapat aturan tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penebangan pohon di jalan provinsi? Selain aturan dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menerbitkan kebijakan yang melarang keras praktik penebangan pohon. Kebijakan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 46.KH.06.03/ASDA EKBANG tertanggal 4 April 2026. Surat edaran ini melarang penebangan dan pemangkasan pohon di ruas jalan provinsi, kecuali jika telah mendapatkan izin langsung dari Gubernur Jawa Barat. Pengecualian pemotongan pohon hanya diberikan dalam kondisi darurat, dan tindakan darurat tersebut wajib dilaporkan setelah penanganan di lapangan selesai dilakukan. Terkait dengan pengelolaan kawasan di wilayah kota, Luthfi Firdaus tercatat menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Baca Juga

Cara Mengurus Izin Penebangan dan Pemangkasan Pohon di Kota Bandung agar Terhindar dari Denda

Bagaimana kelanjutan dari kasus penebangan pohon di trotoar Jalan LLRE Martadinata tersebut? Pemerintah Kota Bandung memastikan akan memproses kasus penebangan sepuluh pohon di depan bangunan Six Nine Padel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat fasilitas umum dirusak sebagai dampak pembangunan lapangan padel. Pernyataan tegas yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2026 menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019. Proses hukum akan dikedepankan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas pengecoran sisa batang pohon tersebut menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap