Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Pos Pendidikan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perubahan kebijakan anggaran ini berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan untuk perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026. Perkara hukum tersebut merupakan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Gugatan ini secara resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama dengan empat orang warga negara. Fokus utama dari para pemohon dalam persidangan adalah mempersoalkan masuknya proyek makan bergizi gratis ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Ketentuan yang digugat tersebut secara spesifik diatur di dalam Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026. Dalam putusan akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa beleid yang menggabungkan kedua anggaran tersebut secara sah bertentangan dengan amanat konstitusi.

Berkaitan dengan putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Ia mengatakan bahwa anggaran proyek makan bergizi gratis mesti dipisahkan secara tegas dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun-tahun berikutnya. Pemisahan alokasi anggaran ini ditujukan semata-mata untuk menjaga amanat konstitusi terkait kewajiban pengeluaran wajib atau mandatory spending sebesar 20 persen dari total APBN khusus untuk sektor pendidikan. Mahkamah Konstitusi juga menetapkan batas waktu pelaksanaan pemisahan anggaran ini, yakni harus dilakukan paling lambat dalam APBN tahun 2028, atau selambat-lambatnya dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan.

Baca Juga

Kinerja Keuangan Telkom Semester I 2026, Pertumbuhan Pendapatan dan Laba Konsolidasi

Merespons putusan dari Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Ia berujar bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2027 saat ini sudah memasuki tahap akhir. Kondisi penyusunan yang sudah berada di fase final ini menjadi alasan utama mengapa pemerintah memilih untuk mengikuti batas waktu transisi hingga tahun 2028 seperti yang diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi. Purbaya juga berujar bahwa sampai dengan saat pernyataan tersebut disampaikan, dirinya belum membahas pemisahan anggaran makan bergizi gratis dari pos pendidikan secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Program makan bergizi gratis itu sendiri merupakan sebuah proyek berskala nasional yang menjadi inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program perlindungan sosial ini dirancang dengan tujuan utama untuk memberi makan anak-anak sekolah yang tersebar di berbagai daerah. Selain menyasar kelompok usia sekolah, inisiatif ini juga memperluas cakupan penerima manfaatnya kepada kelompok balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Kebutuhan dana yang sangat besar untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat inilah yang pada akhirnya memicu perdebatan publik ketika pembiayaannya sempat dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan operasional.

Baca Juga

Cara Menyelaraskan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Rencana Aksi 2026

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran ini langsung mendapatkan respons dari berbagai elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap sektor pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena dinilai mampu menyelamatkan porsi pendanaan pendidikan nasional. Meski demikian, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa kecewa karena koreksi pemisahan anggaran tersebut tidak diwajibkan untuk langsung dimulai pada APBN tahun 2027. Menurut Ubaid Matraji, masa transisi selama dua tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dinilai terlalu panjang. Ia juga berpandangan bahwa tenggang waktu tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan substansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menegaskan adanya pertentangan dengan amanat konstitusi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap