Alasan Penahanan Febrie Adriansyah Dinilai Melanggar KUHAP Baru

Apa alasan utama kuasa hukum menyebut penahanan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung tersebut tidak sah?

Baca Juga

Proses Logistik dan Rincian Penerimaan Ekspor Kelapa Sawit dari Pangkalan Bun

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Febri Diansyah selaku kuasa hukum, penahanan terhadap Febrie Adriansyah dinyatakan tidak sah karena dinilai melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Pihak penasihat hukum menegaskan bahwa setiap langkah hukum, termasuk penahanan terhadap seorang tersangka, harus tunduk mutlak pada aturan yang telah digariskan oleh undang-undang. Apabila sebuah tindakan penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat yang diamanatkan oleh KUHAP baru, maka tindakan tersebut kehilangan keabsahannya di mata hukum dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran prosedur.

Bagaimana ketentuan penahanan yang diatur di dalam KUHAP baru menurut pihak pengacara?

Menurut penjelasan dari Febri Diansyah, KUHAP baru telah mengatur secara rinci dan spesifik mengenai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Aturan tersebut menetapkan bahwa penahanan baru harus atau boleh dilakukan ketika terdapat kekhawatiran yang beralasan secara hukum. Kekhawatiran yang dimaksud secara spesifik mencakup dua kondisi utama, yaitu ketika seorang tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dari proses hukum, atau ketika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Tanpa adanya kondisi tersebut, penahanan tidak sejalan dengan amanat KUHAP baru.

Mengapa syarat kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti menjadi krusial dalam kasus ini?

Baca Juga

Penetapan Pengusaha Nurman Herin Sebagai Tersangka Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Syarat mengenai kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti menjadi sangat krusial karena hal tersebut merupakan fondasi legalitas penahanan dalam KUHAP baru, sebagaimana ditekankan oleh Febri Diansyah. Penasihat hukum Febrie Adriansyah menggunakan argumen ini untuk mempertanyakan dasar pertimbangan Kejaksaan Agung dalam mengambil keputusan penahanan. Pihak pengacara berpandangan bahwa parameter penahanan tidak bisa didasarkan pada asumsi semata, melainkan harus merujuk pada ketentuan kekhawatiran objektif yang disyaratkan oleh KUHAP baru. Dengan demikian, pemenuhan syarat undang-undang adalah hal yang mutlak untuk menjamin keabsahan proses hukum kliennya.

Apa fokus dari pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum Febrie Adriansyah saat ini?

Fokus utama dari pembelaan yang disuarakan oleh Febri Diansyah saat ini bertumpu pada upaya memastikan bahwa Kejaksaan Agung mematuhi aturan main yang tertuang dalam KUHAP baru terkait prosedur penahanan. Dengan menyoroti syarat penahanan yang meliputi kekhawatiran melarikan diri atau upaya menghilangkan barang bukti, kuasa hukum berupaya membuktikan bahwa penahanan terhadap mantan Jampidsus Kejaksaan Agung tersebut berstatus tidak sah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak hukum tersangka agar proses peradilan berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap