Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Anggaran MBG dan Dampaknya Bagi Dana Pendidikan

Mengapa masa transisi penerapan keputusan hukum ini menuai kekhawatiran dari para ahli kebijakan?

Baca Juga

Upaya Pemerintah Daerah Menyelesaikan Status PPPK Selama Relaksasi Belanja Pegawai

Penundaan implementasi hingga tahun 2028 menciptakan masa transisi selama dua tahun yang dinilai sangat riskan. Ahli Kebijakan Kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, menuturkan bahwa dengan adanya waktu dua tahun tersebut, anggaran pendidikan di Indonesia masih berpotensi digunakan untuk membiayai program MBG. Isnawati menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membiarkan praktik pengalihan fungsi anggaran pendidikan untuk membiayai MBG terus berlangsung selama dua tahun mendatang. Lebih lanjut, Isnawati menilai sikap Mahkamah Konstitusi tersebut berisiko membenarkan tindakan pengurangan kualitas belanja pendidikan atas nama program pemerintah, yang pada akhirnya justru mengorbankan ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan.

Apa saja risiko jangka panjang yang disorot terkait dengan program MBG tersebut?

Selain masalah ruang fiskal pendidikan, Isnawati Hidayah memaparkan bahwa keputusan ini membuka ruang pemborosan anggaran negara serta memunculkan risiko korupsi dalam skala yang besar. Dari sisi efektivitas program, Isnawati menegaskan bahwa program MBG sejauh ini belum memiliki bukti yang kuat mampu memperbaiki status gizi anak secara berkelanjutan. Kekhawatiran lainnya adalah dampak putusan ini di masa depan. Isnawati menyatakan bahwa pemerintah pada masa mendatang dapat dengan mudah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai rujukan utama untuk mengalihkan kembali anggaran pendidikan setiap kali muncul program prioritas baru yang dicanangkan oleh pemerintah.

Bagaimana kondisi riil infrastruktur sekolah dasar di Indonesia saat ini?

Baca Juga

Presiden Prabowo di Batang, Teguran untuk Jenderal Salon dan Peresmian KPR Subsidi

Kekhawatiran mengenai pengalihan anggaran pendidikan ini sangat beralasan jika melihat kondisi fisik fasilitas pendidikan di lapangan. Peneliti Hukum dari lembaga CELIOS, Muhamad Saleh, mengungkap temuan berdasarkan data studi yang dilakukan pada tahun 2026. Menurut data tersebut, sekitar 49 persen ruang kelas sekolah dasar di seluruh Indonesia saat ini mengalami kerusakan dalam kategori ringan hingga sedang. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 10,8 persen kelas sekolah dasar di Indonesia juga mengalami status rusak berat. Data infrastruktur ini menunjukkan betapa krusialnya perlindungan terhadap alokasi dana pendidikan agar perbaikan fasilitas dapat segera dilakukan.

Mengapa Mahkamah Konstitusi dinilai gagal menjalankan perannya sebagai pelindung hak warga negara?

Menanggapi penundaan kebijakan hingga tahun 2028, Muhamad Saleh mengaku kecewa karena Mahkamah Konstitusi menunda pemulihan konstitusional selama dua tahun. Putusan penundaan ini, menurut Saleh, berpotensi melegitimasi praktik pengalihan anggaran pendidikan hingga mendekati momentum Pemilu tahun 2029. Ia juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pembiaran terhadap pelanggaran mandat konstitusional mengenai kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Oleh karena itu, Saleh menegaskan bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi telah gagal menjalankan perannya sebagai judicial protection hak-hak warga negara.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap