Penjelasan DJP Mengenai Kasus Penghapusan Bukti Potong Pajak dalam Draf SPT Tahunan

Proses penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini masih terus berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan akhir. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Inge Diana Rismawanti. Dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia pada hari Kamis, 30 Juli 2026, Inge menyatakan bahwa penelitian terhadap data para wajib pajak tersebut sampai saat ini masih dalam proses. Karena prosesnya belum selesai, pihak DJP belum dapat memberikan kesimpulan menyeluruh mengenai temuan dari kasus penghapusan bukti potong ini. Otoritas pajak masih membutuhkan waktu untuk menelusuri secara detail setiap data yang dihapus oleh wajib pajak dari draf laporan mereka.

Apakah bukti potong yang dihapus oleh wajib pajak akan benar-benar hilang dari sistem DJP?

Baca Juga

Polemik Ekspor Nikel dan Timah Terhambat Logam Tanah Jarang

Meskipun wajib pajak memiliki akses untuk menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan mereka, data tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari sistem Direktorat Jenderal Pajak. Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa seluruh data bukti potong yang telah diterbitkan tetap tersimpan dengan aman di dalam basis data DJP. Data yang masih tersimpan ini nantinya dapat menjadi objek klarifikasi oleh petugas pajak. Klarifikasi tersebut akan dilakukan setelah petugas menyelesaikan penelitian atas SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Dengan demikian, sistem DJP tetap memiliki rekam jejak lengkap atas seluruh bukti potong yang terhubung dengan wajib pajak bersangkutan.

Mengapa sistem DJP memperbolehkan wajib pajak untuk menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan?

Sistem perpajakan saat ini memungkinkan penghapusan karena mekanisme bukti potong yang telah prepopulated, atau terhubung secara otomatis ke data penghasilan wajib pajak, tidak seluruhnya langsung diakumulasi sebagai penghasilan di dalam SPT. Terdapat jenis-jenis bukti potong tertentu yang dipandang perlu untuk diotorisasi terlebih dahulu oleh wajib pajak yang bersangkutan. Otorisasi ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa data tersebut memang benar merupakan bagian dari penghasilan yang diterimanya pada tahun pajak terkait. Dalam hal wajib pajak meyakini bahwa data bukti potong yang muncul bukan merupakan penghasilannya, maka wajib pajak diberikan ruang untuk menghapuskan bukti potong tersebut dari konsep SPT Tahunan yang sedang mereka susun.

Apa langkah yang seharusnya diambil wajib pajak jika menemukan ketidaksesuaian data bukti potong?

Baca Juga

Cara Bank Indonesia dan Pemerintah Mengendalikan Inflasi Pangan

Sebelum memutuskan untuk melakukan penghapusan data di dalam draf SPT Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan agar wajib pajak terlebih dahulu melaporkan ketidaksesuaian data tersebut. Langkah pelaporan awal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perbedaan data antara catatan riil wajib pajak dan sistem DJP dapat diverifikasi. Dengan melaporkan ketidaksesuaian sejak awal, wajib pajak dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari saat petugas pajak melakukan penelitian dan pencocokan data.

Apa yang akan terjadi jika hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti potong yang dihapus ternyata wajib dilaporkan?

Apabila setelah dilakukan penelitian oleh petugas pajak diketahui bahwa bukti potong yang dihapus tersebut ternyata seharusnya tetap dilaporkan sebagai penghasilan, maka DJP akan mengambil tindakan lanjutan. Terhadap wajib pajak yang terbukti salah menghapus data tersebut, petugas akan meminta mereka untuk menyampaikan SPT Pembetulan. Penyampaian SPT Pembetulan ini bertujuan untuk memasukkan kembali bukti potong yang sempat dihapus sehingga laporan pajak tahunan wajib pajak kembali sesuai dengan data yang sebenarnya dan memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap