Staf KPK Bocorkan Data dan Peras Bupati Pemalang, MAKI Sebut Kualitas Lembaga Menurun

Berdasarkan informasi yang ada, alur pemerasan bermula ketika Setya Budi Dias Oktavianto memberikan informasi rahasia dari tempatnya bekerja kepada ayahnya, yaitu Lilik Budi Suprianto. Lilik kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk memeras Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Menghadapi tekanan tersebut, Anom lantas memeras para bawahannya di lingkungan pemerintahan. Dari hasil memeras bawahannya, Anom berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 1,9 miliar. Dari total dana yang terkumpul tersebut, sebanyak Rp 1,2 miliar di antaranya disetorkan kepada Lilik.

Baca Juga

KPK Pertimbangkan Opsi Sidang In Absentia untuk Kasus Buron Harun Masiku

Boyamin Saiman memberikan pernyataan terkait kasus ini kepada wartawan pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa kejadian ini menunjukkan kualitas lembaga yang semakin menurun. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, di mana akses terhadap informasi penanganan perkara sangat dibatasi. Pada masa itu, bahkan pihak pelapor kasus sekalipun tidak bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyidikan karena seluruh proses dijaga kerahasiaannya dengan sangat disiplin.

Lebih lanjut, Boyamin menjelaskan bahwa kerahasiaan penanganan perkara pada masa lalu diterapkan secara berlapis dan sangat keras. Pegawai yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara, termasuk satuan tugas lain, dipastikan tidak mengetahui perkembangan penyidikan yang sedang berjalan. Menurutnya, satuan tugas yang satu tidak akan mengetahui perkara yang ditangani oleh satuan tugas lainnya. Informasi mengenai suatu perkara hanya diketahui oleh pimpinan, deputi, dan satuan tugas yang menanganinya saat proses gelar perkara dilakukan.

Oleh karena itu, Boyamin menyoroti posisi Setya Budi Dias Oktavianto yang tidak hanya berstatus sebagai staf administrasi, tetapi juga memiliki peran sebagai ajudan pimpinan. Posisi strategis ini dinilai sangat berpotensi membuat yang bersangkutan mengetahui berbagai informasi perkara yang sedang ditangani. Boyamin menyebutkan bahwa oknum tersebut memiliki potensi untuk mencuri dengar, mencuri lihat, atau bahkan melacak perkara-perkara yang kemudian dapat dilemparkan kepada sang ayah untuk dimanfaatkan.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Akui Operasi Tangkap Tangan Perlambat Penanganan Kasus Lama

Selama ini, pelapor kasus korupsi hanya bisa mempertanyakan kelanjutan laporannya apabila dirasa tidak kunjung diproses. Boyamin mencontohkan langkah yang biasa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan praperadilan. Ia menyebutkan pengalaman terakhirnya dalam kasus dugaan korupsi haji, di mana ia hanya bisa bertanya mengapa laporannya tidak berjalan lalu menempuh jalur praperadilan. Ia sebelumnya berpikir bahwa kerahasiaan penyidikan di lembaga tersebut masih terjaga dengan baik seperti sedia kala.

Kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang ini memunculkan kekhawatiran baru bagi MAKI. Boyamin tidak menutup kemungkinan adanya perkara-perkara lain yang juga terdampak oleh kebocoran informasi serupa. Ia berpendapat bahwa kasus yang melibatkan Bupati Pemalang ini kebetulan saja terungkap karena bupati tersebut ditangkap. Jika penangkapan tidak terjadi, publik mungkin tidak akan pernah mengetahui adanya persoalan kebocoran data dan pemerasan yang melibatkan oknum internal lembaga antirasuah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap