Mekanisme Penanganan Laporan KWP terhadap Deddy Sitorus oleh MKD DPR

Laporan yang diajukan oleh KWP berawal dari sebuah insiden yang terjadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Peristiwa tersebut berlangsung pada hari Kamis (30/7) saat sejumlah wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik mereka di gedung dewan. Para jurnalis pada saat itu tengah meliput jalannya rapat yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR. Di tengah kegiatan peliputan tersebut, Deddy Sitorus diduga melontarkan pernyataan yang membandingkan para wartawan dengan suasana sirkus. Ia diduga melontarkan ucapan "kayak sirkus" kepada para jurnalis yang sedang bertugas mendokumentasikan rapat di lokasi kejadian.

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari pihak Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang merasa perlu mengambil langkah administratif lebih lanjut. Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra Siregar, menyatakan bahwa pihaknya tidak langsung membuat laporan formal ke MKD DPR sesaat setelah kejadian peliputan rapat Komisi II DPR tersebut. KWP pada awalnya telah meminta kepada Deddy Sitorus untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ucapan yang dilontarkannya. Namun, laporan resmi akhirnya dibuat karena anggota dewan tersebut menolak dan menyatakan tidak mau melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada para wartawan.

Baca Juga

Langkah-Langkah Menganalisis Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Agustus 2026

Menindaklanjuti penolakan untuk meminta maaf tersebut, KWP secara resmi mendatangi MKD DPR pada hari Jumat (31/7) untuk menyerahkan berkas pengaduan. Laporan pengaduan terhadap Deddy Sitorus tersebut telah resmi diterima oleh pihak mahkamah dan teregistrasi dengan nomor pengaduan 78. Dalam proses pelaporan ini, KWP tidak hanya membawa surat laporan tertulis sebagai syarat kelengkapan administrasi aduan. Mereka juga melampirkan sejumlah barang bukti yang diserahkan dalam bentuk sebuah flashdisk. Di dalam flashdisk tersebut, terdapat bukti rekaman video yang memperlihatkan momen ketika Deddy Sitorus melontarkan pernyataan mengenai sirkus tersebut saat rapat berlangsung.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengonfirmasi secara langsung bahwa pihaknya telah menerima laporan dari KWP pada hari Jumat (31/7). Terkait jadwal penanganan dan pemeriksaan kasus, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan bahwa proses pemanggilan terhadap pihak terlapor dapat segera dilakukan meskipun DPR saat ini sedang memasuki masa reses. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan MKD untuk menunda pemanggilan hingga masa reses berakhir. Jika perkara tersebut dinilai mendesak untuk segera diselesaikan, MKD DPR memiliki kewenangan penuh untuk menjadwalkan pemanggilan Deddy Sitorus pada saat itu juga demi kelancaran proses klarifikasi.

Baca Juga

Rencana Pengeboran Sumur Migas Non-Konvensional Blok Rokan dan Target Produksi Pertamina Hulu Rokan

Proses pemeriksaan laporan dengan nomor pengaduan 78 ini akan menjadi bagian dari tahapan penegakan etika di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan adanya bukti pendukung berupa rekaman video di dalam flashdisk serta surat laporan resmi, MKD DPR akan melakukan verifikasi dan penelaahan lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku. Keterangan dari pihak pelapor, yakni Erwin Syahputra Siregar selaku perwakilan KWP, serta pihak terlapor akan menjadi dasar bagi MKD DPR dalam mengambil keputusan. Penanganan kasus dugaan ucapan "kayak sirkus" ini menunjukkan bagaimana mekanisme pelaporan di Mahkamah Kehormatan Dewan berjalan secara prosedural, mulai dari tahap penerimaan berkas pengaduan hingga penjadwalan pemanggilan anggota dewan yang bersangkutan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap