Laporan KWP Terhadap Deddy Sitorus ke MKD Terkait Dugaan Ucapan Sirkus di Parlemen

Pertanyaan yang sering muncul di tengah publik adalah apa alasan utama yang mendasari KWP memutuskan untuk membawa persoalan ini hingga ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra Siregar, memberikan penjelasan rinci bahwa laporan tersebut terpaksa dibuat karena Deddy Sitorus menolak untuk menyampaikan permohonan maaf secara publik. Tujuan utama dari pelaporan yang dilakukan oleh KWP adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh jurnalis maupun anggota KWP yang bertugas meliput di lingkungan parlemen. KWP berharap langkah tegas ini dapat memastikan agar ke depannya para wartawan tidak lagi dipandang sebelah mata, direndahkan, ataupun dihina saat menjalankan tugas dan profesi jurnalistik mereka di gedung wakil rakyat.

Terkait dengan kelengkapan dokumen pelaporan, publik juga menanyakan apa saja bukti konkret yang diserahkan oleh pihak KWP kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan pengaduan dari KWP tersebut telah resmi terdaftar di Mahkamah Kehormatan Dewan dengan nomor pengaduan 78. Sebagai penguat dari surat laporan tertulis, KWP turut menyerahkan alat bukti digital berupa sebuah diska lepas atau flashdisk. Di dalam flashdisk tersebut, terdapat rekaman video yang menampilkan secara langsung pernyataan Deddy Sitorus pada saat rapat Komisi II DPR berlangsung. Tidak hanya itu, KWP juga menyertakan video pernyataan dari beberapa jurnalis televisi yang berada di lokasi kejadian, serta menyerahkan sejumlah pernyataan dari para saksi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan guna melengkapi berkas penyelidikan.

Baca Juga

Rencana Pengeboran Sumur Migas Non-Konvensional Blok Rokan dan Target Produksi Pertamina Hulu Rokan

Lalu, bagaimana tanggapan serta klarifikasi dari pihak Deddy Sitorus mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya oleh KWP? Deddy secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya menyebut kelompok wartawan sebagai gerombolan sirkus atau menyamakan wartawan dengan sirkus. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya pada saat rapat tersebut semata-mata ditujukan untuk menggambarkan kondisi ruang rapat Komisi II DPR yang dinilai sudah terlalu ramai dan tidak kondusif. Menurut keterangan Deddy Sitorus, protes yang ia sampaikan sebenarnya secara spesifik ditujukan kepada para staf dan asisten ahli yang ikut memenuhi ruangan rapat, padahal para staf tersebut tidak memiliki hubungan atau kepentingan langsung dengan agenda rapat yang sedang berlangsung.

Untuk memperjelas situasi dan menghindari kesalahpahaman, Deddy Sitorus mengungkapkan kalimat yang sebenarnya ia sampaikan di dalam forum rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa ucapannya adalah: "Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini." Menyikapi pelaporan dari pihak jurnalis, Deddy menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati profesi wartawan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Atas dasar keyakinan bahwa ia tidak menyinggung profesi wartawan, Deddy menyatakan tidak akan meminta maaf atas ucapannya yang dipersoalkan oleh KWP dan justru menyilakan apabila KWP tetap bersikeras melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Baca Juga

Peran BTN dalam Penyaluran Rumah Subsidi KPR FLPP Melalui Akad Massal di Batang

Mengenai kelanjutan proses penanganan kasus ini, Erwin Syahputra Siregar mencatat bahwa saat ini DPR sedang berada dalam masa reses, yang mungkin memengaruhi kecepatan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Meskipun demikian, pihak KWP memastikan akan terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memantau tindak lanjut dari laporan bernomor pengaduan 78 tersebut. Erwin juga menambahkan bahwa KWP tetap menyambut baik apabila pada akhirnya Deddy Sitorus mengubah keputusannya dan bersedia menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, pihak KWP juga mempersilakan jika Deddy Sitorus merasa perlu untuk membawa atau melaporkan persoalan ini ke ranah Dewan Pers.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap